“Ke-10 orang ini kami kirim sekolah S2 khususnya disiplin ilmu pemerintahan ke Unpad dan mereka akan mengikuti materikulasi di Bandung,” kata Bupati Yahukimo, Ones Pahabol SE, MM kepada Cenderawasih Pos, semalam.

Dikatakan, pengiriman mahasiswa untuk mengikuti pendidikan S2 ke Unpad, merupakan upaya dari Pemkab Yahukimo untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu yang dibutuhkan. Sebab dengan adanya jabatan dari instansi vertikal ke otonom yang agak sulit, padahal kebutuhan tersebut sangat mendesak. Sehingga masih banyak jabatan yang terpaksa diisi oleh orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, termasuk di tingkat distrik-distrik.

Untuk itu, lanjut Bupati Pahabol, ke depan pihaknya akan menempatkan orang yang memiliki disiplin ilmu yang cocok ntuk menempati jabatan sesuai dengan kompetensinya, seperti yang saat ini masih terjadi yakni pengangkatan kepala distrik yang bukan dari disiplin ilmu yang dimiliki, termasuk mengangkat guru menjadi kepala distrik karena keterbatasan SDM.
“Memang masih ada pengisian jabatan pemeirntahan yang belum sesuai dengan disiplin ilmu pemerintahan yang cocok, sehingga Pemkab berusaha untuk mengejar memenuhi hal ini,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Pahabol mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan Memoradum of Understanding (MoU) dengan STIPAN dan akan mengirimkan 45 orang yang gagal mengikuti tes masuk IPDN untuk mlanjutkan studi di STIPAN. Dengan demikian diharapkan dalam 8 – 10 tahun mendatang dalam pengisian jabatan sesuai dengan disiplin ilmu pemerintahan dapat teratasi.”Memang harus ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di masing-masing kota studi untuk mendukung upaya Pemkab Yahukimo dalam meningkatkan kualitas SDM ini,” imbuhnya. (bat)

Sumber: Radar Yahukimo (cenderawasihpos.com)

Dilaporkan, kecelakaan itu tidak membawa korban jiwa, semua penumpang di pesawat Exprees Air jenis Dornier 328, dipiloti Kapt Josep dan co pilot Kapt Setia Darmawan, yang mengangkut 4 kru dan 32 penumpang selamat.

Setelah landing pesawat Express Air mengalami down drop di titik 3M sebelum ujung runway/aspal, sehingga pada saat roda terbentur ujung aspal, membuat

pesawat oleng ke kiri. Selanjutnya, pesawat berhenti di kanan landasan dengan kondisi as roda sebelah kiri dan kanan patah, baling-baling pesawat sebelah kiri rusak.

“Pesawat Express Air dilaporkan berangkat dari Bandara Sorong pukul 09. 9.58 dan pada pukul 10.27 pesawat down drop di titik 3M sebelum ujung runway/aspal dan roda pesawat patah,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Agus Rianto kepada wartawan, Kamis (6/11) kemarin.

Seluruh kru dan penumpang dalam keadaan selamat tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan pesawat tersebut. “Semua penumpang selamat,” ujarnya.

Saat ini pihak penerbangan masih koordinasi dengan pusat dan melaporkan kejadian tersebut kepada KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Transportasi) di Jakarta.

Kepolisian setempat yang mendapat laporan adanya kecelakaan pesawat bergerak cepat mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). “Kami langsung melakukan evakuasi penumpang dan koordinasi dengan pihak bandara guna langkah lebih lanjut,” ujar Agus Rianto.

Pasca kecelakaan, Bandara Fakfak sementara ditutup belum bisa didarati pesawat, karena pesawat Express Air masih berada ditengah-tengah landasan/runaway.(feri)

Sumber : http://papuapost.com

KabarIndonesia – Pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu terhadap perusahaan tambang raksasa di tanah Papua patut disimak. Pasalnya saat meresmikan Pusat Pengetahuan Tentang Pembangunan dan Kampung dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat pada Jumat (5/9) lalu di Jayapura Gubernur Suebu menilai PT Freeport sebagai sapi perah yang memberikan susu bagi kesejahteraan rakyat Papua. Karena itu bagaimana memelihara agar sapi itu menghasilkan susu bagi semua warga Papua. Bukan sebaliknya membunuh sapi perah itu.

Markus Haluk Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyatakan bahwa penilaian Suebu itu sangat berlebihan dan hingga saat ini belum banyak yang menikmati susu Freeport, justru yang menikmati adalah pemerintah sendiri. Karena itu bagi Sekjen AMPTPI sebaiknya Freeport ditutup sebagaimana diungkapkan dalam Konggres pertama AMPTPI di Timika pada 2004 lalu

Bahkan dalam press releasenya yang diterima HOKI di Jayapura belum lama ini secara blak blakan Markus Haluk menyatakan kontribusi yang harus diberikan sejak 1967 saat kontrak karya dilakukan bukan pada 1991 saat terjadi aksi perlawanan oleh masyarakat.

Oleh karena itu Markus Haluk menyampaikan keprihatinan dan sekaligus resolusi antara lain,
• Sangat amat menyayangkan pernyataan Gubernur Provinsi Papua yang menyatakan PT Freeport sebagai sapi perah. Karena pengalaman yang dialami rakyat Papua PT Freeport tidak lain hanyalah kematian, baik ekosistem maupun manusianya.
• Menghimbau kepada Universitas Cenderawsih dan Universitas Negeri Papua untuk berhenti melakukan kerja sama dengan PT Freeport yang pasca 16 Maret 2006 tampil seperti malaikat untuk menggemgam roh universitas sebagai lembaga yang independen, kritis, bebas, ilmiah dengan berpegang pada kebenaran ilmu untuk membela dan menyelamatkan rakyat dari cengkeraman kekuasaan.
• PT Freeport mesti menghentikan berbagai tindakan kebiadaban dengan terus membunuh, membinasakan manusia dengan ekosistemnya.
• Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Mc Moran Copper and Gold segera menghentikan operasi dan segera melakukan dialog untuk menemukan solusi final.

Sebenarnya apa yang ditegaskan Markus Haluk bukanlah masalah baru bagi masyarakat Papua khususnya Suku Amungme di Bumi Amungsa. Pasalnya saat pelaksanaan ekspedisi pertama PT Freeport pada 1960, pihak perusahaan mau membayar upah untuk tukang pikul barang barang ekspedisi berupa manik manik dan cermin. Mereka mengira masyarakat Suku Amungme masih memerlukan benda benda itu sama seperti ekspedisi Colijn pada 1936/1937. Masyarakat menolak dan menuntut dibayar dengan kapak,parang atau uang.” Kami sudah biasa memperoleh upah kapak, parang dan uang dari patroli pemerintah dan misi gereja,” tutur mereka sebagaimana dikutip Arnold Mampioper dalam bukunya berjudul Amungme Manusia Utama dari Nemangkawi Pegunungan Cartesz,2000.

Sejak 1967 hingga eksploitasi 1973 masyarakat suku Amungme dan Kamoro tak pernah terlibat untuk membahas investasi mau pun pelepasan areal konsesi. Sebagaimana dikatakan Markus Haluk kontrak karya 1967 antara pemilik modal PT Freeport dan Pemerintah Indonesia adalah illegal karena saat itu secara de yure Papua Barat (West Papua) belum diakui menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Pergolakan masyarakat Amungme terus terjadi hingga January Agreement 1974 di mana Perjanjian yang dibuat lebih mengikuti keinginan PT Freeport dan tidak menggambarkan sedikitpun kemauan masyarakat suku Amungme. Masyarakat merasa tidak adil hingga pada 1977 ratusan warga suku Amunme melakukan aksi damai di Akimuga, kembali memprotes kehadiran perusahaan tambang raksasa ini yang mengambil alih tanah tanah adat milik mereka.

Sayangnya aksi damai ini disambut dengan berondongan peluru dan bom yang dilontarkan oleh pihak aparat keamanan. Diperkirakan puluhan warga suku Amungme tewas dan sehari kemudian mereka bertambah marah serta memotong pipa pipa yang berfungsi mengantarkan konsentrat tembaga dari millsite ke Amamapare (portsite).

Akimuga kembali dihujani bom. Kampung Waa dan Kwamki lama hancur. Rakyat lari ke hutan dan tinggal di sana untuk jangka panjang waktu yang lama sebelum berani kembali. Bahkan ada yang berjalan kaki sampai ke OK Tedi Papua New Guinea. Tuduhan yang paling gampang kepada masyarakat Amungme karena tanahnya dirampas adalah menuding mereka sebagai kaum pemberontak OPM.

Ironinya penderitaan yang dihadapi masyarakat suku Amungme dari 1967 sampai 1991 hingga bertepatan dengan saat pengucuran dana satu persen. Apakah mampu mengembalikan harga sebuah pengorbanan masyarakat Suku Amungme. Meskipun saat ini Tom Beanal sudah menduduki porsi penting sebagai komisaris di PT FII. Namun bukan berarti telah menyelesaikan pelanggaran HAM dan kesalahan masa lalu. Jika membandingkan jenis jenis manfaat yang dilakukan oleh pemerintah Papua New Guinea terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang di sana sangat berguna dan bermartabat.

Adapun beberapa daftar yang dikutip dari pernyataan Dr Crist Balard dosen dari Australia Nasional University tentang jenis manfaat yaitu, kompensasi karena kerusakan tanah dan pohon, kompensasi dalam bentuk sewa tanah, dengan catatan bila mutu tanah telah menurun maka harganya harus lebih mahal, jatah dari royalty terus berubah.Hal ini bisa terlihat pada 1960 masyarakat Bogenville memperoleh royalty 5% dari royalty tersebut dan 1989 masyarakat di tambang Porgera menerima 23% royalty, pada 1994 masyarakat penambangan di Lihir memperoleh 50% dari royalty atau sama dengan satu persen dari total royalty.

Walau demikian sebenarnya tidak semua operasi tambang di Papua New Guinea memberikan hasil yang baik tetapi ada pula yang tidak baik. Kasus tambang di Bouganville tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat adat. Namun yang membedakan antara PT Freeport dan perusahaan tambang di PNG adalah staf senior orang asli PNG banyak yang menduduki posisi penting. Sedangkan di PT Freeport baru memiliki seorang vice Presiden Drs Demianus Dimara mantan Kepala Bapedalda Provinsi Papua yang baru saja menggantikan posisi Agust Kafiar mantan Rektor Uncen..

Menyimak pernyataan Gubernur yang mengibaratkan perusahaan tambang pertama di Papua sebagai sapi perah cukup menarik. Sebab untuk menghasilkan produksi susu yang baik seekor sapi harus memakan rumput berkualitas seperti rumput gajah dan juga meminum air bersih dan sehat. Belum lagi kotoran sapi berupah tailing dan air kencingnya yang dibuang melalui Kali Aykwa. Kalaupun tailing dimanfaatkan sebagai semen tetapi memerlukan banyak polimer untuk mengikat bahan sisa tambang atau pasir tailing.

Akibat kepentingan susu bagi sebuah sapi perah bernama Freeport maka tak heran kalau rumput rumput yang tumbuh di gunung Ertsbergpun dilahapnya. Hasilnya kini Gunung Ertsberg yang oleh orang Amungme disebut Yelsegel Ongopsegel, telah berubah menjadi sebuah lubang raksasa atau danau Wilson guna mengenang Forbes Wilson yang memimpin ekspedisi Ooost Borneo Maatschappy(OBM) dan Freeport Sulphur Company New York (FNSCNY) ke Erstberg-Crtensz pada 1960.

Sejak 1973 hingga 1987 atau hanya dalam waktu 14 tahun saja gunung Ertsberg sudah berubah menjadi sebuah lubang besar sedalam 200 meter dengan garis tengah sekitar 600 meter. Padahal sebelumnya gunung ini tingginya mencapai 130 meter.
Sebelum Ertsberg berakhir pada 1976 pihak PT Freeport telah menemukan endapan bijih tembaga di gunung Grasberg atau dalam bahasa Amungme disebut Tenogoma-Enagasin yang artinya gunung rumput. Selanjutnya pada 1978 mulailah dibangun prasarana bawah tanah di Gunung Grasberg dimulai ditambang dengan produksi 20.000 ton per hari.

Mulai PT Freeport yang oleh Suebu disebut sapi perah itu secara perlahan dan pasti melahap rumput rumput di gunung Grasberg hingga ke dalam tanah yang sudah dibuat terowongan. Produksi tambang terus meningkat dibanding sepuluh tahun lalu, konsekwensinya adalah jumlah limbah pun berlipat ganda, tercatat jumlah tailing atau kotoran sapi perah per tahun sekitar 45 juta ton (PT FI 1998), 5% berupa pasir halus (sedimentasi) yang tidak bisa mengendap ditanggul, terus terbawa aliran sungai Ajkwa sampai ke pantai Mimika. Bahkan sebelum tanggul dibagian Timur dibangun, tailing ini juga mengalir ke sungai Minajerwi. (baca Laporan Studi Molluska di kawasan muara dan pantai Mimika, Agustus 1999).

Dari total bijih yang diolah, hanya 3-4% menjadi konsentrat yang mengandung emas, perak dan tembaganya, lainnya limbah yang disebut tailing. Tailing atau pasir sisa tambang (sirsat) dalam bentuk Lumpur (slurry) dibuang dari dataran tinggi melalui sungai Aghawagon,Otonoma, dan Ajkwa yang diendapkan didataran rendah Ajkwa. Akibatnya jelas terjadi perubahan habitat flora sub alpine, geoteknik, geokimia dan geomorfologi, termasuk juga perubahan flora terrestrial, biota akuatik, dan kualitas air.

Akibat buangan tailing yang melebihi daya dukung lingkungan jelas, alam pun mengalami perubahan. Perubahan ini bahkan terjadi jauh dari areal konsesi PT FI. Seperti yang pernah terjadi di Kampung Omawita beberapa tahun silam. Buangan tailing melebih daya dukung lingkungan menyebabkan perubahan warna mollusca di wilayah tersebut. Mollusca jenis siput dan kerang berubah warna menjadi bintik bintik hitam, dan rasanya pun sudah berubah warna, seperti diakui suku Kamoro dan Sempan yang berdiam di wilayah tersebut. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sepertiga penduduk kampung Kali Kopi dan penduduk kampung Omawita dan kampung Fanamo juga mencari mollusca di kawasan Ajkwa dan Minajerwi.

Bagi masyarakat suku Kamoro, tombelo(Bactronophorus thoracites dan Bakia orcutti) adalah sumber protein. Kedua jenis tombelo ini biasa dihidangkan sebagai makanan pembuka pada pesta pesta adat Karapao yang diselenggarakan suku Kamoro. Tambelo juga digunakan sebagai obat malaria, batuk, sakit pinggang, flu dan untuk meningkatkan nafsu makan. Khusus bagi ibu yang sedang menyusui, tombelo dapat memperlancar produksi Air Susu Ibu(ASI), dan bagi kaum lelaki tombelo sering digunakan sebagai obat untuk meningkatkan stamina kejantanannya.

Banyak kegunaan tombelo bagi kehidupan sehari hari, menyebabkan masyarakat local mengeluh saat ini mollusca tidak mudah lagi ditemukan.Membedah akar persoalan kerusakan dan pencemaran pada hak ulayat masyarakat sub suku Nawaripi dan Tipuka menurut Prof Dr Karel Sesa dalam thesisnya berjudul Analisis Manfaat Ekonomo dan Dampak Lingkungan PT Freeport Indonesia Company Tembagapura Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah hal yang terkait dengan tuntutan terhadap tata kehidupan manusia dan lingkungannya yang terusik oleh factor lain di luar kehendak masyarakat kedua sub suku tersebut.

Persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan bukanlah kehendak mereka, tetapi juga bukan berkah pembuangan tailing hingga harapan untuk memperoleh kompensasi yang layak dari PT FI merupakan sesuatu yang tak mungkin. Sambil mengutip pepatah Prof Dr Karel Sesa MSi Dekan Fakultas Ekonomi itu menyebut,” seorang anak tak pernah meminta kepada orang tuanya untuk dilahirkan tetapi perbuatannya orang tuanya yang menyebabkan anak itu lahir ke bumi.” Tak heran kalau kenyataan yang dialami masyarakat pada sub suku Nawaripi dan Tipuka mau pun terjadi pada masyarakat Sempan di Kampung Omawita adalah bukan permintaan dan kehendak mereka tetapi merupakan bencana fisik(Physical Hazard) yang diproduksi oleh PT FI yang jelas membawa konsekwensi terhadap hilangnya masa depan penduduk ke empat sub suku tersebut.

PT FI terus menggenjot produksinya dari 240.000 ton bijih per hari yang terus meningkat menjadi 300.000 ton bijih per hari atau 300 K. Memang produksi yang meningkat memberikan keuntungan bagi perusahaan namun di sisi lain menghibahkan bencana(hazard) bagi penduduk local yang mendiami dataran rendah. Jika ditilik sebenarnya memberikan manfaat ekonomi tetapi di sisi lain masyarakat setempat mengalami kehancuran bagi masa depan mereka. Mereka kehilangan jati diri sebagai manusia sampan, sungai dan sagu di dataran rendah kabupaten Mimika.

Meski pihak perusahaan produksi tailing telah membuat program rekognisi atau resettlement sub suku Tipuka dari daerah pantai ke dataran tinggi atau menurut Karel Sesa telah terjadi lompatan budaya (leap cultural) dari rumah rumah panggung di atas air ke rumah permanent yang sekarang ditumbuhi rumput dan sarang semut.

Hal ini disebabkan dalam budaya suku Kamoro bisanya tinggal di pantai meramu serta mengumpulkan hasil hutan tinggal di Kapiri Rame merupakan tempat tinggal sementara untuk mencari tambelo,siput dan kerang (TSK) sesuai waktu yang ditentukan.
Terlepas dari pro dan kontra kehadiran perusahaan tambang raksasa yang berpusat di New Orleans Amerika Serikat ini, patut disimak bahwa tidak ada karyawan di PT Freeport yang bekerja selama 80 tahun masa hidup tambang.

Saat ini tambang Grasberg baru berusia 20 tahun (1978-2008) tetapi masyarakat suku Amungme dan Kamoro serta masyarakat lainnya di sekitar tambang akan selalu ada di wilayah yang digunakan PT Freeport sekarang. Bagaimana nantinya kalau Freeport selesai beroperasi 2040 dan sudahkah pemerintah pemberi ijin dan perusahaan penerima ijin menyiapkan atau pun membuat dasar yang aman menyambut pasca tambang Grasberg di Bumi Amungsa.

“Tak ada alasan menolak kedatangan mereka. Mereka adalah anak bangsa yang kebetulan lahir di Papua dan kini kembali mengenyam kehidupan di Tanah Air sendiri. Kita berharap warga setempat bisa menerima kembali saudaranya untuk hidup berdampingan rukun dan damai,” ujar Yosef Berti Fernandez, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Papua, Kamis (25/9).

Yosef yang dihubungi dari Makassar, mendapatkan keterangan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Kabupaen Yapen pun menyambut hangat kedatangan dua warganya dengan mengirim sejumlah pejabat untuk menjemputnya dari bandara. Sehari sebelumnya, siaran pers Departemen Luar Negeri RI yang diterima Kompas menyebutkan, Gobay dan Kareni adalah dua dari 43 WNI asal Papua yang tahun 2005 meminta suaka politik ke Australia.

Kepulangan tersebut adalah secara sukarela dan didorong oleh rasa kecewa mereka atas janji-janji dan keterangan palsu oleh tokoh dan kelompok tertentu. Kepulangan Gobay dan Kareni ke Tanah Air diawali dengan koordinasi Perwakilan RI di Austaralia pertengahan Juli 2008. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI di Melbourne dan Kedutaan Besar RI di Canberra lalu memfasilitasi kepulangan keduanya ke kampung halaman. Selama proses kepulangan mereka sempat mendapat intimidasi dari pencari suaka lainnya tetapi mereka tetap pada pada niat untuk pulang ke Tanah Air.

Hal paling sulit dan terberat yang dipikul manusia dalam hidupnya adalah, bagaimana orang itu harus bersabar dalam berbagai penderitaan yang dialamaninya. Baik pendertiaan secara batin maupun secara rohani.

Beberapa saat lalu saya membaca sebuah tulisan di salah satu situs. Yang menarik bagi saya dengan tulisan itu, bagaimana seorang ibu menceritakan ketabahan dan kesabaran dia untuk mendidik, mengasuh dan menjaga anaknya yang pada saat telah menderita penyakit autis dari sejak kecil

Yang lebih menarik, ibunya mengatakan sakit yang dihadapi oleh anaknya adalah kesenangan dan sukacita bagi kehidupannya. Sehingga dalam hidupnya, dia lebih mementingkan untuk mengurus berbagai penderitaan yang dihadapai oleh anaknya daripada mengerjakan berbagi penderitaannya.

Sebuah contah diatas tentunya bias memberikan kita sebuah gambaran yang sungguh sangat menarik, seseorang untuk bersabar dalam penderiaan bukan hal termudah. Orang sabar harus merelakan keinginan dagingnya dibekap oleh segala kegitaan. Orang yang sabar harus meninggalkan berbagai keinginan dunianya, orang sabar bersedia menangsi dalam segala hal.

Setiap orang didunia pasti pernah dihadapkan dengan saat-saat seperti itu. Saya saya senditi tidak tahu, apa reaksi dan tindakan setiap orang ketika menghadapi semua ini, apakah mereka sabar bahkan dengan tenang hati menjalaninya, ataukah mereka dengan emosinya akan melupakan berbagai penderitaan itu dengan cara hidup menyamar atau hidup serba senang.

Semoga kita menjadi seseorang bias sabar dan tabah dalam segalah hal untuk kepentingan orang lain daripada kepentingan kita.

TIMIKA [Cepos] – Masalah keamanan di Timika tampaknya terus mendapat tantangan. Setelah tiga kali dilanda rentetan ledakan teror bom, kemudian disusul pengibaran Bintang Kejora di Kwamki Lama pekan lalu, maka kini kasus pengibaran bendera Bintang Kejora terjadi lagi.

Selasa (23/9) dinihari sekitar pukul 03.30 WIT, bendera lambang separatis itu sempat dikibarkan beberapa saat di Jalan Cemara, tepatnya di pelataran Kantor Panel DAP (Dewan Adat Papua) Mimika, bekas kantor Presidium Dewan Papua (PDP) di Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

Ironisnya, pengibaran bendera ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari markas Polsek Mimika Baru.

Kasus ini hanya berselang tujuh hari dari pengibaran bendera di Kwamki Lama pada Rabu (17/9) lalu. Bedanya, pelaku pengibar bendera di Kwamki Lama yang diperkirakan tiga orang lari ke hutan sambil membawa serta bendera, tapi pelaku pengibar bendera di Kwamki Baru kemarin berhasil disergap polisi berikut barang buktinya. Sebanyak 18 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Mimika. Hingga berita ini diturunkan, sesuai keterangan Kapolres Mimika, diduga kuat dua diantaranya bakal menjadi tersangka.

Kapolres Mimika, AKBP Godhelp C. Mansnembra, menjelaskan bahwa dalam penyergapan itu, polisi berhasil menyita satu lembar bendera Bintang Kejora berukuran 130 X 50 centimeter dari bahan kain yang dijahit dan satu buah tiang bendera. Kemudian menangkap 18 warga, menyita puluhan busur serta ratusan anak panah, dua buah senapan angin jenis CIS, beberapa buah parang dan alat tajam lainnya.

Ke-18 warga dan barang bukti itu masih diamankan di Mapolres Mimika guna proses penyidikan lebih lanjut. Delapan dari 18 warga yang diamankan berinisial AT, IL, ATi, AA, AAl, BY, AK dan AO. Sementara 10 lainnya sampai petang kemarin masih menjalani pemeriksaan oleh tim Reskrim Polres Mimika.

“Ini bendera beda dengan yang dikibarkan tahun 2007 silam. Itu dijahit di Belanda karena kainnya ada merek asing,” ujar Kapolres.

Kapolres Mansnembra mengatakan para pelaku tersebut dibekuk sekitar pukul 03.45 sesaat setelah mengibarkan bendera beberapa menit. Bersama barang bukti, mereka diangkut bus Rantis ke Mapolres Mimika sekitar pukul 04.30 dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap.

Pantauan Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) di Mapolres kemarin, warga yang diamankan itu secara bergantian diperiksa polisi. Menurut Kapolres Mansnembra, beberapa warga yang menunjukkan aksinya mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai lambang organisasi Papua Merdeka itu diamankan di lokasi kejadian, tapi ada juga yang ditangkap di rumah penduduk sekitar ketika polisi melakukan penyisiran.

“Ini murni aksi makar, tetapi kita masih pilah-pilah, siapa yang terlibat langsung dan siapa yang berada atau hanya menonton. Jadi ada kemungkinan ada yang dilepas, seperti halnya tahun 2007 lalu,” tutur Kapolres Mansnembra.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja keras mendalami motif pengibaran bendera ini termasuk para pelakunya. “Kita masih ambil keterangan dari mereka,” katanya.

Hasil perkembangan pemeriksaan sementara, kata Kapolres Mansnembra, sudah ada dugaan kuat bahwa dua oknum warga diantaranya bakal jadi tersangka. Seorang diantaranya mengaku kalau dirinya yang menggali lubang sebagai tempat menancapkan tiang bendera. Seorang lagi mengaku berpangkat mayor dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Jenderal Keli Kwalik.

“Ini akan kita kembangkan dengan tidak boleh mengkambinghitamkan kelompok tertentu, baik yang ada di Timika atau kelompok lainnya di Papua. Jangan sampai orang lain yang berbuat untuk kepentingan kelompoknya, terus mengatasnamakan kelompok lain. Jadi kita harus pisahkan kasusnya,” jelas Kapolres.

Lebih jauh, Kapolres mengatakan apakah kasus pengibaran bendera ini memiliki keterkaitan dengan kasus teror belakangan ini maupun pengibaran bendera di Kwamki Lama tujuh hari lalu, hal itu belum diketahui. Sebab, semuanya masih diselidiki.

Dari keterangan sementara dalam pemeriksaan, menurutnya, motif yang disampaikan pelaku adalah ingin merdeka yang aspirasinya disampaikan melalui aksi pengibaran bendera Bintang Kejora.

Rencana akan adanya aksi pengibaran bendera itu sebenarnya sudah “tercium” aparat. Mula-mula isunya akan ada pengibaran bendera di halaman salah satu tempat ibadah di Timika. Sehingga, Kapolres mengatakan langsung menginstruksikan semua personil untuk bersiaga di markasnya masing-masing.

Pihak keamanan juga memfokuskan perhatian pengamanan di areal obyek vital nasional sesuai pandangan Kapolres kepada Kasatgas Amole V untuk mengamankan areal PT Freeport Indonesia (PTFI). Pengamanan di kota sendiri diperketat.

“Jangan sampai kita fokus di kota (Timika, Red) terus mereka manfaatkan aksinya di areal PTFI,” tutur Kapolres.

Kata Kapolres, aksi-aksi ini sebenarnya sudah terorganisir dan sudah diisukan sejak tahun lalu, dimana kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab berusaha menyusun strategi. Pihaknya pun sudah sejak lama melakukan antisipasi bahkan sudah mengantongi sejumlah nama. “Namun semuanya itu perlu dicek dan dicermati,” katanya.

Ditanya apakah aksi ini terkait isu politik soal Pilkada di Mimika, Kapolres dengan tegas mengatakan aksi ini murni tindakan makar. Sebab kalau dikaitkan dengan masalah politik, maka disimpulkan ada kandidat yang tidak puas sehingga ingin menjatuhkan kelompok lain.

Mengakhiri keterangannya, Kapolres meminta masyarakat menyikapi setiap aksi secara cermat dan tidak mudah termakan isu. “Sebab masih banyak agenda di Timika yang belum selesai,” pesannya. (eng)

_____________________________________
Sumber : Cenderawasih Pos
Edisi : Rabu, 24 September 2008 | 04:51:45

Pendidikan merupakan sektor penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas guna mencapai masyarakat yang mandiri.

Menyadari akan hal tersebut, PTFI sejak awal menaruh kepedulian yang tinggi untuk turut mengembangkan pendidikan bagi masyarakat Papua, bukan saja pendidikan lanjutan tetapi juga penguatan kualitas pendidikan dasar

Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, PTFI mendukung berbagai program pendidikan formal maupun non formal, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung (sekolah dan asrama), penyediaan fasilitas belajar, pemberian beasiswa, pengadaan guru kontrak hingga turut menyiapkan generasi berkualitas dengan program pendidikan berpola asrama dan pendidikan berkelanjutan.
Pendidikan berpola asrama yang dulunya sangat populer di Papua, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan, kini menjadi model pendidikan yang mulai dikembangkan lagi, karena disadari bahwa pendidikan berpola asrama tersebut merupakan bagian dari penguatan kualitas pendidikan dasar yang memberikan basis pengetahuan bagi seseorang untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Terkait dengan itu, pada tahun 2007 Lembaga Pengembangan Amugme dan Kamoro (LPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PTFI membangun asrama Penjunan. Asrama ini menampung anak-anak usia sekolah, (SD dan SMP) untuk mendapatkan bimbingan sebagai modal untuk menjadi bibit generasi berkualitas pada masa yang akan datang. Dalam mengelola asrama ini, LPMAK menggunakan Dana Kemitraan PTFI untuk pengembangan masyarakat.

Asrama ini dikelola oleh Yayasan PESAT yang adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Keberadaan asrama ini boleh dibilang cukup lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang. Asrama ini dibangun di lokasi yang luas dengan beberapa bangunan permanen yang terdiri dari asrama putra dan putri, ruang makan, ruang belajar, kantor, rumah guru, lapangan untuk berolah raga yang luas.
Selain itu, semua kebutuhan dan keperluan anak-anak penghuni asrama disiapkan oleh LPMAK, mulai dari kebutuhan pribadi, kebutuhan belajar seperti buku, alat tulis dan lainnya hingga kebutuhan makan dan minum.

Inilah model pendidikan pola asrama yang mulai di kembangkan di Mimika, sebagai bentuk kepedulian PT Freeport Indonesia terhadap dunia pendidikan di Papua. (lucky ireeuw)

Sistem pembinaan dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang ada di asrama ini mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang baik dan terpadu.

Untuk membina anak-anak yang ada di asrama tersebut, terdapat sekitar 7 orang pengasuh. Seorang pengasuh mempunyai 10 anak binaan. Umumnya para pengasuh adalah para hamba Tuhan, sebab anak-anak binaan di Asrama Penjunan ini semuanya beragama kristen

Saat pertama kali masuk asrama, tidak semua anak mempunyai pengetahuan dasar yang memadai, meskipun di desa asal mereka, mereka sudah ada yang duduk di kelas 5 atau 6 sekolah dasar (SD). Sehingga saat direkrut, mereka harus di tes dulu untuk mengetahui kemampuan pengetahuan dasar mereka, terutama kemampuan membaca dan berhitung.

Sebab, di kampung asal mereka, umumnya anak-anak ini tidak memperoleh pendidikan dasar yang memadai. Mereka umumnya membantu orang tua mereka mencari nafkah, seperti berkebun atau berburu ke hutan.

Terkadang mereka hanya masuk sekolah jika hendak ujian kenaikan kelas, sehingga tidak jarang ditemui ada anak-anak yang meskipun sudah berusia 9 atau 10 tahun atau duduk di kelas 5 atau 6 SD, namun tidak bisa membaca, menulis atau berhitung.

Ò Itu sebabnya, anak-anak ini sengaja dibawa dari desa mereka di daerah pegunungan ke asrama ini agar budaya belajar itu ada,Ó terang Kepala Asrama Penjunan Erwan Soharjanto kepada Cenderawasih Pos.

Bagi yang belum bisa membaca atau berhitung, termasuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, mereka harus mengikuti program martikulasi lebih dahulu. Tujuannya agar ketika melanjutkan sekolah di SD yang ada, mereka sudah bisa membaca, menulis dan berhitung dengan baik.

Erwan Soharjanto menjelaskan, setelah 8 bulan mengikuti program martikulasi yang dilakukan pihak asrama, umumnya anak-anak tersebut sudah mampu membaca, menulis dan berhitung.
Dikatakan, dari jumlah 64 anak asli Papua dari suku Amungme yang ada di asrama tersebut, umumnya berusia dibawah 11 tahun. Ò Kami sangat bersyukur karena PTFI membuat asrama ini dengan sistem pembinaan yang sangat baik dan sangat membantu bagi anak-anak asli di sini,Ó jelas Erwan. (lucky ireeuw)

Di Manokwari, sekitar 200 warga berjalan kaki dari Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Mnukwar (Kepala Burung) menuju Kantor DPRD Papua Barat, sekitar 5 kilometer. Dalam unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa membentangkan poster- poster bertuliskan tentang pentingnya hak-hak dasar warga asli Papua ditegakkan

Massa dipimpin Ketua DAP Mnukwar Barnabas Mandacan. ”Penembakan telah berlangsung lebih dari sebulan, tetapi Polda (Kepolisian Daerah) Papua belum juga mengungkapkan pelaku penembakan. Padahal, proyektil peluru sudah dikirim ke Laboratorium Forensik Makassar (Sulawesi Selatan) dan semua senjata polisi di Polres Wamena telah diuji balistik,” katanya

”Kami minta polda segera mengungkap siapa pelaku penembakan, senjata apa yang digunakan, alasan apa dan atas perintah siapa (penembakan itu dilakukan),” kata Mandacan sebagaimana diungkapkan dalam suatu pernyataan sikap masyarakat adat Papua.

Pernyataan sikap yang dicetak dalam tiga lembar kertas dan ditandatangani Mandacan serta enam tokoh masyarakat Papua di Manokwari itu kemarin diterima Wakil Ketua DPRD Papua Barat Ismail. Dalam kesempatan itu, Ismail menjanjikan akan beraudiensi dengan gubernur untuk membahas tuntutan dan desakan masyarakat adat Papua.

Di Jayapura pengunjuk rasa sekitar 1.000 orang. Mereka berjalan kaki sekitar 12 km dari Gedung Expo Waena menuju Kota Jayapura. Mereka juga menyerahkan pernyataan serupa kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John Ibo.

Sebagaimana diberitakan, dalam peringatan Hari Pribumi Sedunia di Wamena 9 Agustus lalu terjadi penembakan terhadap Opinus Tabuni (sebelumnya disebutkan Anthonius) hingga tewas. Ini terkait tindakan beberapa warga yang menancapkan bendera PBB, Merah-Putih, SOS (warna putih), dan bintang kejora di tengah acara tersebut.

Kasus ini sudah ditangani aparat kepolisian, tetapi belum ada kabar tentang kelanjutannya.

Berkibar lagi

Masih soal bintang kejora, kemarin, pukul 05.15 WIT, lagi-lagi terjadi pengibaran bendera serupa. Kali ini di Kampung Kwamki Lama, Mimika, Papua, oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya.

Namun, polisi tak berhasil mengambil bendera bintang kejora sebagai barang bukti. Pengibarnya langsung membawa lari bendera tersebut ketika aparat memergoki. Polisi hanya berhasil membawa barang bukti berupa tiang bendera dan spanduk yang tertinggal di lokasi pengibaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap manajemen sumber daya manusia dan skillnya. Fenomena social masa kini dan masa depan dalam era ini, yang sangat menentukan adalah sumber daya manusia dan skill. Sumber daya manusia dan skill merupakan modal dan kekayaan terpenting dari kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting, mutlak, dianalisis dan di kembangkan dengan cara tersebut, waktu, tenaga, dan kemampuannya, benar – benar dapat di manfaatkan secara optimal bagi kepentingan umum maupun kepentingan individu.

Bangsa melanesia merupakan salah satu propinsi yang terletak di ufuk timur indonesia dengan sumber daya manusia dan skill yang relatif rendah di bahwa standar ketuntasan. namun, sumber daya alam ( SDA ) yang berada dalam perut bumi cenderawasih sangat bervariasi dan beraneka ragam seperti emas, tembaga, perak dll, dan sering di juluki juga sebagai pulau yang terkaya dengan kata lain, dapur Indonesia secara khusus dan dapur Dunia secara umum

Untuk mengolah dapur dunia tersebut bangsa melanesia harus benar – benar mempersiapkan sumber daya manusia ( SDM ) yang mapan dan keterampilan ( SKILL) yang sangat harus berkompoten di dalam bidang yang di tekuni sehingga solusi untuk orang melanesia akan terwujud dan tercapai sesuai keinginan dan kemauan bangsa Melanesia itu sendiri. Namun untuk mewujudkan impian tersebut bangsa melanesia benar – benar punya semangat, motivasi, dan keinginan yang tinggi terhadap perkembangan yang sementara merajalelah di muka bumi baik dalam bidang yang tekuni maupun yang bukan merupakan bidangnya.

Dalam era global ini orang melanesia harus pintar – pintar mencari solusi untuk mempersiapkan sumber daya manusia ( SDM ) dan keterampilan ( SKILL) yang berorientasi ke masa yang akan datang supaya kedepannya agar orang melanesia sendiri yang intervensi di alam cenderawasih.

Untuk mengolah sumber daya alam ( SDA ) tersebut dalam lingkungan hidup orang melanesia harus menciptakan interaksi yang baik dan berkesenambungan sehingga di antara kita sendiri ( orang papua ) akan selalu keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh akan tergantung pada kerja sama dari semua lapisan bangsa melenesia baik itu lembaga pemerintahan, swasta, maupun lembaga dari kemasyarakatan artinya jika ada intervensi dari pihak – pihak yang berwewenang maka sumber daya alam akan di olah secara benar sehingga hasilnya akan merata sampai ke kalangan masyarakat yang jelata dan tertindas.
Menurut kepahaman orang non – papua, negeri melanesia adalah negeri yang kaya dan beraneka ragam sumber daya alam ( SDA ) yang di miliki oleh orang melanesia, namun hal tentang Negeri yang kaya yang di ungkapkan oleh non – Papua tersebut, untuk kepribadian manusia papua sebagai anak kaum kulit hitam dan rambut keriting dari bangsa melanesia, tidak ditanggapi dengan serius, karena sumber daya alam yang di nikmati adalah orang – orang non – Papua dan orang – orang melanesia yang bersifat elit politik sehingga adanya sumber daya alam di papua tidak dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di dusun – dusun dan kampung – kampung.

Peran Kaum Intelek Dalam Perkembangan Bangsa Melanesia

Dengan berkembangnya zaman – zaman yang modern, maka di tinjau belahan dunia yang berkembang saat ini, baik itu negara maju maupun negara berkembang pada prinsipnya mereka persiapkan sumber daya manusia dan ketrampilan yang mapan sehingga untuk pengelolahan tidak di libatkan orang – orang dari negara lain.

Untuk membangun negeri melanesia, kaum intelek yang merasa terpanggil benar – benar harus mempersiapkan sumber daya manusia dan skillnya dalam bidang yang di miliki dan di tekuni saat perkuliahan atau kursus, sehingga ketika anda ( kaum Intelek ) turun lapangan ( TURLAP) menjadi orang yang berkompoten dan bisa mengaplikasikan di kalangan masyarakat melanesia.
Akhirnya sebagai kaum intelektual, marilah kita tekuni prospek belajar kita semoga apa yang kita tekuni menjadi dasar ilmu bagi kita secara khusus, dan dasar ilmu bagi bangsa melanesia secara umum, sehingga anda ( kaum intelek) yang mengubah dan mengolah bumi cenderawasih untuk generasi yang mendatang.

Penulis Adalah Mahasiswa
Teknik Planologi Unipa Surabaya