sumber :www.kabarpapua.com

Jayapura [kabarpapua.com] -TNI di perbatasan Papua Barat dan PNG dikabarkan telah menentang protokol diplomasi dan militer. Mereka terus melanggar batas internasional dengan PNG, serta dalam tiga bulan terakhir mereka melakukan intimidasi terhadap warga PNG di kampung Wutung, Propinsi Sandaun PNG.

Cliford Faiparik via kabar online The National melaporkan kondisi yang dialami warga PNG di sekitar perbatasan dan Pasukan Militer PNG bertugas di wilayah perbatasan itu bahwa, mereka dalam tiga bulan trakhir, dari bulan Mei, Juni hingga terakhir pada bulan ini, tepatnya hari sabtu lalu melihat pasukan Batalion 408 sudah berada dalam wilayah PNG.

Intimidasi dialami oleh Sersan Ante dan keluarganya di Wutung, wilayah PNG. Menurut mereka TNI pada pukul 11.30 melakukan intimidasi dan menyuruh mereka membongkar rumahnya dan pindah dengan alasan tanah itu bagian dari wilayah RI. “saya mengatakan kepada mereka bahwa ini tanah saya, tapi mereka tidak menghiraukannya, dan mereka mulai memator batas baru hingga sampai ke Pantai, kata Ante yang berada bersama keluarganya.

Dari laporan pada 28 Juni, tujuh orang tentara PNGDF yang dituntun oleh SER Francis Kure bertemu sebuah Batalion angkatan bersenjata Indonesia serta panglima dan perwira senior mereka kira-kira 600 meter di dalam Wilayah PNG dan 100m dari Kampung Wutung dan memerintahkan mereka untuk mundur. “Mereka juga mencoreti Monumen batas PNG dengan cat semprot dengan lambang batalion 408, “kata Kure.

Menteri Kehutanan BeldenNamah dan Andrew Kumbakor yang terbang ke Vanimo kemarin mengatakan mereka bersumpah untuk melaporkan kondisi ini ke Parlemen PNG sebab bukan saja intimidasi namun pesawat milik TNI Angkatan Udara juga secara ilegal pada pukul 7 pagi melewati batas negara. Ia bahkan mengatakan akan menutup perbatasan untuk sementara hingga persoalan ini menemui jalan keluarnya.

Sementara itu dari Vanuatu, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) melalui Sekjennya Rex Rumakiek mengutuk kejadian ini dan mendukung pernyataan Tuan Belden Namah. Ia juga mengatakan bahwa kejahatan TNI di perbatasan PNG bukan hal yang baru. Sudah banyak kejahatan di lintas batas ini yang dilakukan oleh TNI. “Mereka sudah banyak kali menyebrang wilayah otoritas PNG dengan ilegal untuk mencari OPM yang berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat”, kata Rumakiek.

Lanjutnya, ia sudah mengatakan pemerintah PNG bahwa usaha perlindungan terbaik untuk keamanan PNG adalah larutan permanen persoalan Papua Barat. PNG di posisi terbaik untuk membantu dalam menemukan pemecahan itu. Penenangan hanya akan memperpanjang konflik dan penderitaan. Untuk Indonesia kelihatannya, penenangan adalah cara lain mendukung apa yang sedang dilakukan oleh mereka.

Pengungsi Papua Barat

Sementara itu, dilaporkan PNG belum mempunyai kebijakan yang jelas tentang pengungsi Papua Barat di wilayah perbatasan. Hal ini terkait dengan apakah mereka harus mencari tempat perlindungan negara itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Kantor Imigrasi dan Menteri Perdagangan Sam Abal kepada Parlement minggu lalu.

Menurut laporan Harlyne Joku, Tuan Abal mengatakan mereka (pengungsi) tetap boleh tinggal di PNG. Ia juga mengatakan, bila warga Papua Barat ingin pindah ke Negara lain itu terserah keputusan dari UNHCR ((Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Pengungsi) . Dia mendesak UNHCR untuk berbicara ke sebelah barat tentang Papuans dan mengambil keputusan apakah mereka sebaiknya dipindahkan di negara ketiga.

Dia mendesak UNHCR untuk berbicara ke sebelah Barat tentang orang-orang Papua dan mengambil keputusan apakah mereka sebaiknya dipindahkan di negara ketiga. Dia mengatakan yang sekarang bertempat-tinggal di Port Moresby mempunyai hak untuk melamar kewarganegaraan di PNG. Bagaimanapun juga, Abal mengatakan beberapa orang Papua Barat mempunyai perasaan tercampur dan bisa melamar kewarganegaraan karena mereka sudah tinggal di PNG selama lebih dari 30.

Dia mengatakan yang itu sekarang bertempat-tinggal di Port Moresby mempunyai hak untuk melamar kewarganegaraan di PNG. Mr Abal, tetapi, mengatakan beberapa West Papuans mempunyai perasaan tercampur tentang melamar kewarganegaraan karena mereka sudah tinggal di PNG selama lebih dari 30 tahun.

Iklan