KEEROM [cepos] – Masyarakat Kampung Wembi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, mengancam akan mengibarkan bendera Bendera Bintang Kejora sebagai lambang separatis Papua merdeka. Ancaman tersebut disampaikan salah satu Tokoh Masyarakat Kampung Wembi, Benny Mekawa ketika menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Kundrat Gusbager, S.Si, MM didampingi Ketua Komisi B, Semuel Isir, SH, di Kampung Wemby, Distrik Arso Timur, Kamis (31/7) lalu.

Munculnya ancaman pengibaran Bintang Kejora itu sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat yang diwakili aspirasinya oleh Benny Mewaka, Tokoh Agama Kampung Wembi, Yambe Abdi, Tokoh Adat Kampung Wembi, khususnya Suku Manem, Jeck Mekawa, Tokoh Masyarakat Kampung Pyawi, bahwa sudah sekian tahun lamanya (sejak 1974) kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, baik di Kampung Wembi maupun Kampung Pyawi tidak pernah diperhatikan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Keerom

Tak hanya itu, kekesalan warga juga muncul akibat masalah penerangan listrik yang sudah dua bulan ini mengalami pemadaman alias tidak berfungsi sama sekali. Disamping itu masalah kerusakan ruas jalan dari Sawit Jaya PIR 4 tembus Kampung Pyawi dan Kampung Wembi, yang sekian kalinya dikeluhkan kepada pemerintah daerah namun tidak ada tanggapan sama sekali. “Selama ini kami bertanya kapan Ketua DPRD dan Bupati Keerom beserta kepala-kepala dinasnya turun lihat permasalahan kami di sini.

Kami selalu dianaktirikan, sebenarnya apa kami ini, apakah kami warga PNG, sehingga tidak diperhatikan?,” tandas Benny saat menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Keerom, , Kundrat Gusbager. Sekretaris Suku Manem di Kampung Wembi, menandaskan, akibat penerangan listrik yang tidak berfungsi itu, pihaknya selama kurang lebih 2 bulan ini hidup dalam kegelapan. Belum lagi rusaknya jalan tersebut, sehingga terpaksa mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mereka bisa sampai di Kampung Wembi. Yaitu Rp 30 ribu dari Kampung Workwana ke Wembi.

Dengan biaya transportasi yang cukup tinggi itu, tentunya kondisi kehidupan mereka semakin memprihatinkan. Soalnya, hasil pertanian, kebun dan hasil hutan lainnya yang hendaknya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup lainnya, hanya habis terkuras untuk membayar ongkos angkutan ojek. Jeck menambahkan, persoalan penerangan listrik itu masih membingungkan, sebab sampai saat ini harga dasar konsumen listrik belum ditetapkan, sementara pengelolaannya pun tidak jelas apakah ditangani PLN, Pemkab Keerom ataukah pihak kontraktor yang waktu itu menangani pemasangan instalasi listrik.

Jeck dan Yambe Abdi bersama masyarakat lainnya sangat heran terhadap kebijakan pembangunan Pemkab Keerom, dimana permasalahan-permasalahan mendasar masyarakat yang begitu dekat dengan pemerintahan daerah itu belum juga diperhatikan dengan baik dan belum ada pemerataan secara baik. Tapi toh Pemkab Keerom mau membangun wilayah lainnya sebagaimana pembangunan ruas jalan menuju titik nol Ibukota Kabupaten Keerom.

Diakhir penyampaian aspirasi, masyarakat yang hadir saat itu membuat pernyatan bahwa apabila penerangan listrik tidak berfungsi dalam satu dua hari, maka langkah yang diambil adalah melakukan pemalangan besar-besaran kemudian dilanjutkan dengan pengibaran Bintang Kejora. “Ini yang kami akan lakukan supaya semua mata terbuka untuk melihat kekecewaan kami terhadap pemerintah selama ini,” tegasnya.

Saat itu, Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Kundrat Gusbager, menyampaikan permohonan maafnya bila selama ini kurang menyempatkan waktunya untuk mengunjungi masyarakat di kampung Wembi dan sekitarnya. Menyangkut proses pembangunan di Keerom, dirinya tidak bisa menilai apakah itu sudah maju atau belum, mulai sejak Keerom dimekarkan pada tahun 2002 lalu. “Saya tahu sebenarnya kalian bukan hanya mengeluh soal listrik dan jalan, tapi masalah lain juga seperti masalah air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tidak berjalan baik, soal pendidikan yang saat ini banyak orang tua tidak sekolahkan anaknya karena tiadanya biaya, masalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai harapan kalian,” tuturnya dengan disertai pernyataan persetujuan masyarakat setempat.

Terhadap permasalahan itu, Kundrat berjanji secepatnya menyurati Bupati Keerom untuk segera melihat persoalan tersebut untuk diatasi sebelum terjadinya permasalahan-permasalahan yang merugikan semua pihak, terutama masyarakat itu sendiri. “Masyarakat sebenarnya tidak inginkan yang muluk-muluk, tapi bagaimana bisa masalah mereka dapat teratasi. Masalah ini saya akan sampaikan tertulis kepada Bupati. Namun bila belum dijawab, saya setuju jalan ini dipalang saja. Sebenarnya masalah listrik ini dulunya dikeluhkan masyarakat Sawiyatami dan Wembi, lalu Bupati surati saya supaya setujui dikeluarkannya izin prinsip, akhirnya izin prinsip saya tandatangani, dan listrik dibangun di kampung ini dengan melalui pihak kontraktor, karena waktu itu Pemkab belum punya dana,” tandasnya.

Menanggapi seruan kemerdekaan dengan mengancam mengibarkan Bintang Kejora, Kundrat meminta supaya masyarakat tidak perlu berpikir untuk melakukan aksi tersebut. Sebaiknya masyarakat berpikir bagaimana merdeka dalam arti memberantas kemiskinan dan keterbelakangan, merdeka dalam kehidupan yang layak, merdeka dalam hal pendidikan, kesehatan dan lainnya, yang tentunya berada dalam bingkai Negara Kesatuan Repoblik Indonesia ini. Untuk itu, Kundrat meminta semua pihak, terutama para tokoh agama, masyarakat, perempuan, pemuda dan semua komponen masyarakat, khususnya yang ada di Kampung Wembi, Kampung Pyawi dan sekitarnya untuk bergandengan tangan bersama pemerintah membangun Keerom ke arah kehidupan yang lebih baik.

Sumber: Cenderawasih Pos Edisi: Jumat, 01 Agustus 2008

Iklan