JAYAPURA (PAPOS)- Ribuan massa mendatangi kantor Gubernur Papua dan DPR Papua, menyampaikan penolakan pemberlakuan Syariah Islam di tanah Papua dan pemberlakukan hari Minggu sebagai hari kerja.

Massa yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) minta pemerintah secepatnya mengambil sikap melalui Perdasus dan Perasi, jika tidak keberadaan Papua dalam NKRI terancam.
Massa dari setiap perwakilan geraja yang ada di kota Jayapura dan Sentani ini Senin (4/8) membawa ratusan spanduk dan poster yang bertuliskan ”Pancasila Yes, Syariah No”, “Gubernur, DPRP berilah kami cenderamata Perdasi dan Perdasus sebagai jaminan janji imanmu bagi Tuhan dan rakyat Papua”.

Aksi ini menilai Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus menghargai kebinekaan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan masyarakatnya termasuk kebebasan dalam beragama.

Untuk itu, bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua yang mayoritas penduduk aslinya beragama Kristen, penerapan UU atau peraturan yang bernafaskan ajaran agama tertentu, dinilai merupakan suatu pemaksaan dan menimbulkan keresahan bagi agama lain.

Ribuan massa yang tiba di Kantor Gubernur Papua sekitar pukul 08.30 WIT, langsung menggelar orasi yang menuntut agar UU dan hukum syariah ditiadakan di Negara ini, serta mendesak pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang keagamaan.

Koordinator aksi demo damai, Salmon Yumame mengatakan, kedatangan FKKI Provinsi Papua dan aksi demo damai yang digelar tersebut ialah menyampaikan penolakan terhadap Surat Keputusan Bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja industri yang telah ditandatangani Menteri BUMN Sofyan Djalil, Mendagri Mardiyanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menperin Fahmi Idris dan Menakertrans Erman Soeparno pada pertengahan Juni lalu.

“Kami ingin menegaskan, bahwa selama ini Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan UU atau peraturan yang bernafaskan ajaran agama tertentu, demi keutuhan bangsa ini,“ papar Yumame dalam orasinya.

Setelah melakukan berbagai orasi kurang lebih selama 2 jam, akhirnya massa diterima Sekda Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM, walau sebelumnya massa menolak, karena yang diinginkan adalah gubenur atau wakil gubernur.

Selain tuntutan agar implementasi UU syariah ditiadakan, dalam pembacaan pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris FKKI, Yonas Nussy, disinggung pula mengenai keberadaan Otsus yang sudah berjalan selama tujuh tahun namun belum ditetapkannya Perdasi dan Perdasus yang mengakomodir dan berpihak bagi masyarakat asli Papua, juga belum adanya kerangka kerja yang disiapkan pemerintah daera, DPRP dan MRP untuk memperjuangkan secara damai pengakuan terhadap hak-hak dasar orang Papua.

Menanggapi aksi yang digelar itu, Sekda mengatakan, semua tuntutan diterima. Namun segala hasil dan kepastiannya, masih menunggu kebijakan pimpinan daerah (Gubernur) yang masih berada di luar Papua.

Setelah menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur, massa melanjutkan demonya di Kantor DPR Papua dengan berjalan kaki. Setibanya di Kantor DPDP, pendemo diterima oleh Ketua Komisi A, Yance Kayame, SH didampingi Wakil Ketua Komisi A, Ramses Wally dan sebagian anggota komisi.

Meski tidak bertemu dengan pimpinan DPR Papua, massa menyampaikan aspirasinya dan mendesak DPRP agar secepatnya bekerja dan melahirkan Perdasus dan Perdasi.

Setelah itu, massa membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIT setelah aspirasi mereka diterima Yance Kayame.

Gagal Jalankan Otsus

Koodinator lapangan (Korlap) Salmon Yumame,SE,MM mengatakan, diberlakukannya Otsus bagi Papua karena adanya teriakan merdeka. Tapi setelah diberikan dan sudah berjalan selama 7 tahun sampai sekarang, malah pejabat di Papua ini terlena serta tidak memikirkan lagi nasib, kesehatan, pendidikan apalagi yang namanya kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Ironisnya, pejabat malah menggunakan dana Otsus itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Seharusnya yang dilakukan pemerintah seperti Gubernur dan DPRP melakukan pendekatan pembangunan diberbagai sektor kepada masyarakat,” jelasnya.

Padahal menurut pasal 75 UU Otsus tahun 2001, kata dia, menerangkan paling lama dua tahun setelah Otsus dijalankan, maka pemerintah Papua harus membuat peraturan tentang pengunaan Otsus serta dana-dananya.

“ Kalau tidak mampu membuat Perdasi dan Perdasus jujur saja kepada masyarakat tidak perlu malu-malu, biar masyarakat dari berbagai elemen bisa menyumbangkan pemikiran,” tegasnya.

Jelasnya, ada sebanyak 12 Perdasi dan Perdasus yang sangat penting perlu dibuat diperutukan bagi masyarakat asli Papua.

Kalau dibilang menyangkut dana, cukup besar dana Otsus yang mengalir bagi Papua. Cuma, Gubernur maupun DPRP seakan-akan melakukan proses pembiaran.

Turunkan 2 SSK

Sementara itu, Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso,SH bahwa sebelumnya sudah ada pembatalan demo yang dilakukan Direktorat Inteljen Polda Papua, namun demo tersebut tidak mungkin dihalang-halangi.

Apalagi hal ini sebelumnya sudah diberitahukan melalui gereja kepada masing-masing jemaat.

“Terus terang demo damai ini berlangsung cukup aman, karena demo ini dari gereja bukan kelompok-kelompok lain,” ujar Roberth kepada Papua Pos di DPRP, Senin (4/8).

Untuk mengamankan jalannya demo, Polisi melakukan pengawalan selama berlangsungnya aksi demo damai baik mulai dari kantor Gubernur maupun setelah massa tiba di DPRP.’’Kita hanya mengerahkan sebanyak 2 SSK personil Polisi dari Dalmas,’’ katanya.

Sumber: http://www.papuapos.com

Iklan