SEBENARNYA tidak pantas seorang siswa seperti saya membicarakan politik, dalam hal ini menyangkut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nabire yang tinggal tunggu waktu saja, karena sebagaimana tugas seorang siswa adalah belajar dan belajar untuk menambah ilmu agar ke depannya bisa membangun daerah ini.

Tetapi rasanya tidak nyaman bila sebuah beban yang selama ini menjadi perenungan tidak segera dikeluarkan untuk diketahui publik, termasuk para kandidat. Dan tentunya tulisanku ini bukan mengatasnamakan siapapun, termasuk beberapa orang yang saya singgung namanya. Tulisan ini murni dari hati berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap perkembangan politik dalam hal ini Pilkada

Awal pekan lalu, KPUD Nabire mengumumkan 10 kandidiat yang akan bersaing secara sehat dalam pesta demokrasi, 22 Oktober mendatang. Dan lolosnya 10 pasangan itu adalah sejarah terbesar bagi rakyat Indonesia , terutama rakyat Papua dimana 10 pasangan bisa lolos verifikasi. Dalam sejarah mencatat dimanapun dalam verifikasi minimal 3 pasangan maksimalnya 5 pasangan.

Hanya pasangan Thomas Tigi-Abner Kalem dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kriteria. Tapi tidak tahu apa kriteria yang dinilai KPUD Nabire, karena menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya ada 5 sampai 6 pasangan yang masih bermasalah juga. Seperti dualisme hingga tigalisme partai.

Lantaran tidak lolos verifikasi, Thomas sempat mengancam akan melayangkan surat ke KPUD untuk meminta kejelasan kriteria yang dipakainya. Dalam koran Papuapos Nabire, Ibu Clara Gobay sempat melemparkan kritikan salah satu kemungkinan tidak lolosnya Kak Thom dikarenakan beliau adalah OPM? Apa benar?

Intinya, Ibu Clara mengatakan Kak Thom berhak juga untuk lolos dan mencabut nomor undian. Tapi tindakan KPUD yang tidak transparan dan terbuka kepada publik juga sempat disesalkannya.

Penetapan 10 pasangan yang lolos verifikasi yang diumumkan melalui media elektronik (RRI), ternyata tidak terima sejumlah kalangan dan mempertanyakan keputusan KPUD yang dinilai tidak melalui sidang pleno. Dengan kecewa dan amarahnya, beberapa anggota DPRD yang dipimpin langsung Ketua I Penias Pigay mendatangi dan sekaligus memalang Kantor KPUD, bahkan kunci kantornya pun dibawa mereka. Beberapa saksi mata menceritakan ada pengerusakan pada saat itu, tapi entah benar atau tidak?

Menindaklanjuti hal itu, sore harinya DPRD menggelar rapat tertutup di kantor dewan. Undangan dari KPUD hanya dihadiri Michael Mote, padahal kehadiran Ketua Pokja dan Ketua KPUD sangat diharapkan. Dari hasil rapat itu sempat diputuskan bahwa DPRD akan memboikot dana Pilkada Nabire. Ancaman tegas ini diungkapkan oleh Ketua I DPRD, dan kabar ini diekspos Papuapos Nabire di halaman utama.

Ada beberapa bahan pertimbangan yang dipegang DPRD memboikot dana Pilkada, di antaranya tindakan KPUD yang di luar jalur hukum, kemudian pembubuhan tanda tangan yang diwakili cuma dua orang saja, padahal ada beberapa anggota KPUD yang mempunyai kewenangan sama, juga tiadanya rapat pleno yang dihadiri Muspida dan Bupati Nabire serta KPUD tidak menghargai Perda Nomor 22 Tahun 2007 dimana jati diri orang Papua bisa diwujudkan.

Tampaknya, pihak eksekutif yang duduk mewakil rakyat tidak ingin Pilkada berjalan dengan tidak ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menginginkan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman, nyaman dan damai, sehingga mimpi untuk mencapai Nabire Baru bisa terwujud.

Protes dan ancaman yang dilayangkan DPRD kepada KPUD sangat kuat bukti. Bagaimana tindakan KPUD sangat memalukan dalam hal ini bukan KPUD saja yang menanggung malu, tetapi juga Bupati Nabire sebagai penanggung jawab, DPRD sebagai wakil rakyat, serta yang lebih lagi adalah masyarakat kota Nabire.

Bukan tidak mungkin beberapa media besar di Papua seperti Cepos, Pasific Post, dll, mengekspos Pilkada Nabire sebagai headline news, terutama tindakan KPUD yang membingungkan publik. Lain halnya dengan media internet, yang secara terang-terangan menampilkan berita ini pada halaman utama.

Martinus Makay, mengungkapkan kekecewaannya karena KPUD tidak pernah melibatkan dalam setiap tahapan, apalagi tahapan verifikasi menurutnya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya, ia telah melayangkan beberapa surat kepada KPUD agar ditindaklanjuti. Pengakuan itu tentunya telah membuka ruang berpikir kita bahwa ternyata salah satu ketidabecusan KPUD juga adalah tidak melibatkan Panwas Pilkada dalam beberapa tahapan termasuk tahapan verifikasi.

Muncul lagi beberapa artikel yang pada intinya menggugah hati setiap orang. Tampak jelas dalam tulisan tersebut mempertanyakan kelalaian KPUD dan Panwas dalam menyiapkan pesta demokrasi ini. Tapi Emanuel Goo dan Anton Agapa sempat mengacungkan jempol terhadap keputusan KPUD yang dinilai demokratis dalam penetapan 10 pasangan itu.

Sejumlah opini tersebut lebih banyak menguak latarbelakang diumumkannya 10 pasangan. Ada yang menyebutkan karena KPUD telah melakukan “money politic”, ada pula yang bilang karena ada kepentingan tertentu, bahkan ada yang takut terjadi tindakan anarkis atau brutal yang dilakukan pihak pendukung salah satu pasangan. Apalagi sebelum ada pengumuman hasil verifikasi, sempat beredar isu bahwa yang lolos hanya ada 3 pasangan saja.


Ketua KPUD Kembali Menelan Muntahnya?

Tidak ingat persis koran tanggal berapa yang memuat tentang hasil wawancara seorang wartawan dengan Ketua KPUD, entah betul atau tidak dalam petikan berita ditulis bahwa KPUD mencabut Perda 22/2007. Alhasil, hari itu di sudut kota Nabire gempar dengan pemberitaan tersebut.

Alangkah kagetnya, berita hari esok memuat tentang kemarahan dan kekecewaan yang begitu mendalam dari Ketua KPUD karena katanya tak benar dan tak pernah diungkapkan saat rapat. Dan wartawan yang menulis berita tersebut disuruh meminta maaf kepada Ketua KPUD layaknya seorang pengemis yang telah bersalah.

Diralatnya pemberitaan tersebut tentunya memberikan pemahaman yang lebih lagi terhadap khayalak umum terutama warga Nabire tentang status Perda yang diributkan itu. Dan tentunya secara tidak langsung masyarakat akan berpikir bahwa barangkali Perda akan dipakai dalam Pilkada ini? Kalau dipakai, bukan tidak mungkin sejumlah kandidat siap kecewa sebut karena “takandas” di tengah jalan.

Namun apa kata, kejelasan status Perda terungkap jelas dengan diumumkannya 10 kandidat. Jadi statusnya sudah jelas: Perda Nomor 22 Tahun 2007 tidak dipakai lagi!

Bupati Anselmus Petrus Youw dalam beberapa media mengungkapkan bahwa Perda tersebut adalah cermin dan jati diri orang Papua. Jadi siapapun termasuk Gubernur dan Mendagri sama sekali tak punya hak untuk mencabutnya.

Hebat dan luar biasa, di tengah keributan status Perda antara Mendagri, Gubernur dan Bupati Nabire, KPUD dengan jalan pintas mencabut Perda itu. Ini mengundang kemarahan dari Bupati Nabire sebagai pembina dan penanggungjawab Pilkada. Selain beberapa alasan tadi, marah dan kecewanya DPRD dan Pemda itu karena KPUD dinilai terlalu dini dalam menentukan status Perda 22/2007.

Padahal Mendagri melayangkan surat kepada Gubernur Papua, yang diantaranya berisi perintah tinjau ulang materi Perda, jadi jangan salah surat bukan serta merta meniadakan atau mencabut Perda. Sama sekali tidak!

Kita ketahui, Otonomi Khusus (Otsus) mengamanatkan bagaimana rakyat pribumi (orang Papua) lebih diberdayakan lagi atau diberikan kesempatan yang lebih untuk memimpin daerahnya. “Tuan di atas tanahnya sendiri” adalah istilah yang paling tepat untuk mengambarkan isi keseluruhan Perda itu.

Apapun alasannya, KPUD telah salah melangkah. Maka tidak keberatan lagi kalau saya ingin mengatakan Ketua KPUD telah balik menelan muntahnya sendiri. Jadi, saya berpikir bagaimanapun Ketua KPUD harus meminta maaf kepada publik terutama kepada salah satu wartawan yang telah diatas, karena apa yang diberitakan beberapa saat lalu adalah benar meski penyampaian saat itu tak sesuai pemberitaan.

Kita (Siswa) Tak Ingin Nabire Kacau

Belajar dan belajar adalah tugas utama kami sebagai siswa dan siswi, mengajar dan mengarahkan sudah tentu juga adalah fungsi dan peran pendidik dalam hal ini adalah guru. Sehingga tentunya dengan menerima pendidikan diharapkan para siswa-siswi bisa membawa perubahan bagi daerah tercinta ini.

Tapi bukan tak mungkin, akan menimbulkan kekecewaan dan kecemburuan bagi siswa dan guru belajar di tengah situasi yang tak menentu arahnya. Dimana selalu terjadi perang mulut melalui media, apalagi mendengar isu-isu yang dapat mempengaruhi batin secara tak langsung konsentrasi belajar para siswa pun akan terganggu.

Pilkada yang kian dekat, tentunya kita menginginkan seorang pemimpin yang mau membawa perubahan dan betul-betul serius dengan problematika yang sedang dialami masyarakat saat ini. Masyarakat telah mengungkapkan keinginan mereka dalam menentukan siapa figur yang layak untuk menduduki posisi nomor satu di daerah ini. Tentu saja yang diharapkan adalah orang yang mampu mendengar keluhan, keresahan, kekawatiran serta kebutuhan lainnya. Dan tentunya ini pemimpin yang berasal dari suara Tuhan.

Keputusan KPUD sudah jelas-jelas banyak yang di luar aturan perundang-undangan, dan itu sudah salah. Tapi mau bagaimana lagi, pencabutan nomor urut telah diberlalukan, sehingga beberapa pasangan sudah bersiap-siap dengan memulai masa kampanye. Dan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat agar masa kampanye (masa hambur madu) bisa berjalan baik.

Dalam hal ini, Panwas Pilkada kurang jeli dalam mengontrol kerja KPUD Nabire yang telah berjalan di luar jalur. Nah, kesalahan KPUD bagaimanapun adalah kesalahan Panwas. Sebab dua lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam terselenggaranya Pilkada yang adil, aman, dan konsisten.

DPRD dan Pemerintah daerah juga telah salah, dalam hal ini tidak begitu serius dalam mengontrol kinerja dan peran KPUD dan Panwas. Sehingga kedua badan ini telah jatuh ke dalam lobang yang sama. Memang dalam kenyataan DPRD tak mempunyai peran dalam mengontrol jalannya Pilkada, karena ini adalah tugas KPUD dan Panwas, tapi bukankah DPRD adalah wakil rakyat, tempat rakyat menaruh pengharapan dan perlindungan. Jadi apapun yang rakyat ingin suarakan, seharusnya DPRD yang menyampaikan kemanapun, termasuk ke KPUD.

Yang berikut, pasangan kandidat pun telah bersalah dan tak layak mencalonkan diri. Alasannya? Ya, sudah dimengerti permasalahan dan kekurangan yang sedang mereka pikul. Contohnya, bukan tak mungkin jika mereka mengetahui beberapa partai politik (Parpol) yang mengusungnya telah terjadi dualisme, hingga tigalisme. Tapi toh, tetap mereka memaksakan diri untuk mencalonkannya.

Kenapa tidak sebaiknya sebelum mencalonkan diri mengurus dan menyelesaikan masalah internal Parpol pengusungnya? Ini supaya tidak menimbulkan keresahan di tengah warga. Dan beberapa saat lalu terjadi penundaan sejumlah agenda penting itu karena kesalahan dari beberapa pasangan calon.

Kasihan, dalam hal ini KPUD sulit untuk mengambil keputusan. Saya yakin KPUD bingung dan pusing pada tahapan verifikasi. Itu kita bisa lihat mungkin banyak parpol tak lolos verifikasi, atau mungkin juga banyak parpol yang lolos, tapi kejelasannya tidak diketahui masyarakat awam, apalagi “anak kecil” seperti saya yang masih duduk di bangku sekolah.

Bukan berarti dalam hal ini saya memberikan nilai minus kepada para pasangan yang mendaftar ke parpol. Karena perahunya telah meninggalkan banyak bekas luka, satu orang bisa saja mendaftar di dua sampai tiga partai. Dalam hal ini juga para pasangan yang melewati pendaftaran telah sedikit menodai perjalanan Pilkada.

Selanjutnya saya menilai para pimpinan parpol juga telah salah. Bagaimana bisa terjadi koordinasi yang salah antara sesama anggotanya, sehingga banyak parpol yang bisa terjadi dualisme hingga tigalisme. Apakah tujuan memilih seorang ketua, kalau saja ketua memiliki posisi yang sama dengan wakil, sekretaris dan anggota? Yang mengambil keputusan siapa yang akan diusung adalah tanggung jawab ketua, atau jangan-jangan duit telah menutup segalanya?

Akhirnya, semua telah bersalah dan berdosa. Nah, bagaimanapun dengan kesalahan itu semua elemen dan lembaga yang telah disebutkan tadi harus bertanggung jawab terhadap jalannya Pilkada dan meminta maaf kepada masyarakat kota Nabire yang telah dikecewakan.

Pun secara khusus harus meminta maaf kepada generasi muda di daerah ini, terutama siswa-siswi seperti kami yang masih menempuh pendidikan. Karena secara tidak langsung “kamorang” telah memberikan contoh yang tak terpuji bagi kelangsungan pola pikir siswa-siswi. Tentu saja kita tidak mengharapkan moral, mental dan karakter generasi muda rusak, tetapi kenyataannya berbicara demikian!

Sebab secara jujur mereka sebagai orang kecil, yang rasanya sangat terhina ingin menyampaikan sesuatu tapi tak pernah diberikan kesempatan. Dan saya sadar secara pribadi dalam tulisan ini saya telah dan sedang menyuarakan mereka agar mereka juga memiliki hak yang layak dihargai. Apalagi dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan kecurangan dan kebobrokan moral yang dibuat dan dimainkan para pejabat.

Kini saatnya KPUD, Panwas, DPRD, Pemerintah Daerah, para pasangan, pemilik parpol saling jabat tangan erat dan saling bahu-membahu untuk mensukseskan Pilkada Nabire yang sudah di depan mata. Sehingga Nabire Baru, dengan cita-cita “Kenyang, Sehat, Pintar” bisa terpenuhi dan terwujud secara bersama.

Semoga ini merupakan suara yang dapat mendamaikan dan menyatukan semua pihak dan elemen di Kabupaten Nabire yang sedang bertikai.

Dan kami generasi muda Papua yang disiapkan untuk membawa perubahan bagi daerah ini bisa lebih serius lagi dalam menekuni dunia pendidikan, sehingga nantinya bisa mengubah berbagai ketertinggalan di negeri ini, terutama Kabupaten Nabire.

Akhir kata, selamat menyongsong Pilkada Nabire, bersiaplah untuk memilih. Ingat sekali lagi buat masyarakat Nabire: hati nurani kalian jangan mudah dibeli. Sebab hari nurani berbicara tentang suara hati. Dan suara hati berbicara tentang suara Tuhan.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran Papua Post Nabire, Edisi 17 September 2008

Iklan